SUMBERINFO.ID, LUWU — Polemik terkait tenaga kerja lokal dalam proyek pembangunan tambang emas Awak Mas yang melibatkan Asosiasi Welder Luwu Raya (AWLR) mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat. Menyikapi dinamika tersebut, Koordinator Komunitas Warga Lingkar Tambang (KWLT), Najamudin, meminta seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan dialog konstruktif agar situasi tetap kondusif di tengah proses pembangunan investasi strategis di Kabupaten Luwu.
Najamudin menegaskan bahwa aspirasi masyarakat lokal terkait kesempatan kerja merupakan hal yang wajar dan patut dihormati. Namun, menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh berkembang menjadi konflik horizontal ataupun menciptakan suasana yang berpotensi mengganggu stabilitas investasi dan hubungan sosial masyarakat di wilayah lingkar tambang.
“Kami meminta semua pihak tetap tenang dan merespons persoalan ini dengan kepala dingin. Aspirasi masyarakat harus didengar, tetapi proses penyelesaiannya juga harus mengedepankan musyawarah, profesionalitas, dan kepentingan bersama agar iklim investasi tetap sehat,” ujar Najamudin, Sabtu (16/5).
Ia juga meminta pihak PT Davidi selaku kontraktor pelaksana proyek agar mematuhi regulasi dan komitmen terkait pemberdayaan tenaga kerja lokal. Menurutnya, perusahaan perlu memberikan porsi yang proporsional bagi masyarakat Kabupaten Luwu untuk terlibat dalam proyek, dengan tetap memperhatikan standar keselamatan kerja, kompetensi teknis, sertifikasi, dan kebutuhan profesional perusahaan.
“Kami berharap pihak perusahaan dapat membuka ruang yang lebih besar bagi tenaga kerja lokal yang memiliki kemampuan dan sertifikasi sesuai kebutuhan proyek. Karena pada prinsipnya, masyarakat lokal juga ingin menjadi bagian dari kemajuan daerahnya sendiri,” lanjutnya.
Di sisi lain, Najamudin turut mengingatkan masyarakat agar terus meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di dunia industri yang semakin kompetitif. Ia menilai sektor pertambangan dan konstruksi membutuhkan tenaga kerja dengan standar keahlian tertentu yang harus dipenuhi secara profesional.
Menurutnya, peningkatan kualitas SDM tidak bisa hanya dibebankan kepada perusahaan. Pemerintah daerah bersama PT Masmindo Dwi Area diharapkan dapat memperkuat program pelatihan kerja melalui balai latihan kerja, pendidikan vokasi, hingga sertifikasi keahlian bagi masyarakat lingkar tambang agar tercipta tenaga kerja lokal yang siap pakai dan berdaya saing.
“Menyiapkan tenaga kerja yang cerdas, terampil, dan siap kerja adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah harus hadir melalui pelatihan vokasi dan balai latihan kerja, sementara perusahaan juga bisa membantu melalui program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kompetensi,” tegasnya.
KWLT berharap polemik yang terjadi dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem komunikasi dan kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, kontraktor, dan masyarakat lokal. Dengan sinergi yang baik, keberadaan investasi pertambangan diyakini tidak hanya menjaga keberlanjutan proyek, tetapi juga mampu membuka peluang kerja yang adil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan pembangunan yang inklusif di Kabupaten Luwu. (*)
