SUMBERINFO.ID, Luwu — Polemik rekrutmen tenaga kerja welder oleh PT DAVIDI terus bergulir menjelang Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 25 Mei 2026. Di tengah tuntutan transparansi yang disuarakan Asosiasi Welder Luwu Raya, sejumlah pihak mulai mempertanyakan motif di balik gerakan tersebut.
Berdasarkan penelusuran di lapangan dan keterangan sejumlah narasumber, isu rekrutmen dinilai tidak lagi semata membahas keterbukaan akses kerja bagi masyarakat lokal. Persoalan itu disebut mulai mengarah pada upaya mendorong masuknya kelompok tenaga kerja tertentu melalui tekanan massa dan jalur politik.
“Sebenarnya masyarakat mendukung perekrutan tenaga kerja lokal. Tapi jangan dibelokkan menjadi kepentingan kelompok tertentu. Yang berkembang sekarang justru ada dorongan agar sejumlah orang tertentu harus diakomodasi,” ujar salah satu tokoh masyarakat di Luwu yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurut dia, narasi tenaga kerja lokal seharusnya difokuskan kepada masyarakat Kabupaten Luwu sebagai wilayah terdampak langsung aktivitas proyek, bukan melebar menjadi kepentingan regional yang membawa tenaga kerja dari luar daerah.
“Kalau bicara lokal, ya masyarakat Luwu yang harus diprioritaskan. Jangan sampai masyarakat di sekitar tambang justru tersisih karena ada kelompok yang ingin memasukkan orang-orang dari luar dengan membawa nama asosiasi. Apalagi muncul dugaan asosiasi ini menjadi labour supply,” lanjutnya.
Hal senada disampaikan sumber lain yang mengaku mengetahui dinamika menjelang RDP. Ia menyebut adanya ajakan mobilisasi massa untuk memberi tekanan dalam forum dengar pendapat tersebut.
“Ada pembicaraan supaya massa dibawa sebanyak mungkin pada RDP Senin, 25 Mei 2026 nanti agar tuntutan lebih kuat. Bahkan berkembang isu bahwa kalau tekanan besar, ada peluang permintaan tenaga kerja tertentu bisa diakomodasi,” ungkapnya.
Di tengah polemik yang terus berkembang, sejumlah pihak mengingatkan agar persoalan rekrutmen tenaga kerja tidak dibawa ke arah tekanan kelompok maupun mobilisasi massa. Mereka menilai proyek industri tetap memiliki standar teknis, kebutuhan kompetensi, serta mekanisme profesional yang harus dijaga bersama.
Terlebih, proses perekrutan untuk pekerjaan spesifik seperti welder tidak hanya berkaitan dengan kuota tenaga kerja, tetapi juga menyangkut sertifikasi, pengalaman kerja, hingga kebutuhan teknis di lapangan.
Karena itu, berbagai pihak berharap RDP yang akan berlangsung nantinya tetap menjadi ruang mencari solusi dan menjaga kondusivitas daerah, bukan justru membuka ruang tekanan terhadap proses rekrutmen profesional.(*)
