SUMBERINFO.ID, MAKASSAR – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menghadiri kegiatan Diseminasi Skema Pembiayaan Infrastruktur melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Lainnya yang berlangsung di Aula Rongkong, Gedung Keuangan Negara, Makassar, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan itu diselenggarakan sebagai upaya memperkuat pemahaman pemerintah daerah terhadap berbagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. Melalui tema "Beyond Infrastructure: Sinergi Fiskal-Moneter untuk Akselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Daerah", forum tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
Diseminasi tersebut diikuti para kepala daerah dan pemangku kepentingan dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Materi yang disampaikan mencakup skema pembiayaan melalui KPBU, dukungan penjaminan proyek, serta berbagai alternatif pendanaan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kehadiran Tasming Hamid menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Parepare dalam memperluas akses terhadap sumber pembiayaan yang inovatif guna mendukung pembangunan daerah. Pemanfaatan skema pembiayaan yang tepat diharapkan dapat mempercepat penyediaan infrastruktur yang berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.
Tasming mengatakan pemerintah daerah perlu terus membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun sektor swasta untuk menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan.
"Kami ingin memastikan pembangunan di Kota Parepare berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Melalui forum ini, kami memperoleh berbagai informasi mengenai skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," kata Tasming.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Parepare diharapkan mampu mengidentifikasi proyek-proyek strategis yang berpotensi dibiayai melalui skema KPBU maupun mekanisme pembiayaan lainnya, sehingga pembangunan dapat terlaksana secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.(*)
